laporan fgd

Badan Nasional Penanggulangan Bencana akan menyelenggarakan The 5thAsian Ministerial Conference On Disaster Risk Reduction (AMCDRR) di Yogyakarta. Salah satu rangkaian kegiatan dalam konferensi tersebut adalah studi tentang “Studi Pengintegrasian dan Sinkronisasi Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah” yang dikelola di bawah Working Group 1 AMCDRR. Lokasi studi antara lain di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Papua Barat , Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan provinsi Nusa Tenggara Timur ( Kabupaten Kupang).

Riset ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang pengetahuan dan praktik-praktik lokal masyarakat dalam menyikapi ancaman bencana dan dampak perubahan iklim. Kajian ini juga ditujukan untuk menganalisis kebijakan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim di daerah serta pengintegrasian dan sinkronisasi keduanya dalam rencana pembangunan Daerah.

Studi dilaksanakan dengan pengumpulan data, diskusi kelompok terfokus atau focus group discussion/FGD di tingkat komunitas dan Satuan Kerja Pengendalian Daerah (SKPD) serta wawancara mendalam. Pengumpulan data dilakukan di 3 Desa yaitu Desa Oelatimo Kecamatan Kupang Timur , Desa Tolnaku Kecamatan Fatuleu dan Desa Oelbiteno Kecamatan Fatuleu Tengah serta Dinas / Badan di lingkup Kabupaten Kupang terkait API dan PRB.

FGD tingkat komunitas dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2012 di Suba – Suka Restoran Paradise -Kupang dihadiri oleh 15 orang utusan masyarakat yang berasal dari Desa Oelbiteno, Desa Tolnaku,Desa Oelatimo , Desa Mata air, Desa Noelbaki dan Desa Lifuleo .

 

FGD tingkat para pihak (stakeholders) dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2012 di Suba – Suka Restoran Paradise Kupang dihadiri oleh 18 orang perwakilan lembaga (instansi pemerintah daerah di tingkat provinsi, LSM dan perguruan tinggi). Sedangkan wawancara mendalam dilaksanakan pada tanggal 18-24 Juni dengan target responden masyarakat Desa , SKPD Tingkat Kabupaten Kupang

Wilayah kabupaten Kupang menjadi sasaran riset berangkat dari sejarah bencana dan kondisi geografis . Permukaan tanah di wilayah Kabupaten Kupang umumnya berbukit-bukit, bergunung-gunung dan sebagian terdiri dari dataran rendah dengan tingkat kemiringan rata-rata mencapai 45^0,Ketinggian Kabupaten Kupang permukaan laut adalah antara 0 - 500 meter¹.

kondisi fisik cenderung labil ,sensitif,tandus dan kering sehingga mudah longsor dengan kedalaman lapisan permukaan tanah relatif tipis . kondisi ini menempatkan kabupaten Kupang pada tingkat kerentanan tinggi bila berhadapan dengan ancaman (perubahan iklim) kekeringan ,hujan berlebihan dan hama pengganggu tanaman. Ancaman perubahan iklim secara langsung akan berpengaruh pada produksi pangan masyarakat yang menggantungkan hidup pada usaha bertani .

Berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) 2011, Kabupaten Kupang mempunyai skor 17 tingkat kerawanan bencana adalah 187 dengan kelas rawan Tinggi ; sedangkan ancaman bencana antara lain banjir, longsor,angin, kekeringan, cuaca ekstrem, epidemi dan wabah penyakit. kondisi ini seharusnya membuat Pemerintah kabupaten Kupang memiliki dokumen perencanaan yang secara tegas mengintegrasikan API dan PRB dalam rencana pembangunan mereka.

Hasil studi tentang pemahanan masyarakat terhadap API dan PRB memang secara teori masih rendah, tetapi dalam praktek- praktek dalam kehidupan sehari – hari telah dilakukan baik secara individu maupun kelompok walaupun dalam skala kecil . Perubahan – perubahan yang terjadi dilingkungan mereka dalam 10 tahun terakhir ini ,sangat dirasakan terutama pada perubahan curah hujan,. Hujan yang biasanya turun pada bulan oktober dan berakhir pada akhir maret telah bergeser dan tidak menentu. Begitupun dengan angin ribut dan wabah penyakit.

Upaya yang teah dilakukan masyarakat untuk mempertahankan asset penghidupan mereka, seperti menanam pohon produktif, memelihara ternak, mencari penghasilan tambahan diluar desa bahkan ada anak-anak mereka harus bekerja ke luar negeri untuk menopang kehidupan mereka yang dirasakan semakin sulit.

Dari uraian diatas,beberapa catatan penegasan , Pertama , masyarakat dan Pemerintah daerah belum memahami secara lengkap perubahan iklim dan adaptasinya , tetapi lebih pada melihat pada perubahan musim yang tidak menentu. Kedua, Banyak praktik-praktik lokal yang telah dilakukan masyarakat dalam menghadapi API dan PRB tetapi belum terdokumentasi dengan baik untuk direplikasikan dan dikembangkan . Ketiga , BPBD sebagai salah satu lembaga yang diberi fungsi koordinasi antar lembaga belum secara tegas dan terencana melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan PRB karena baru dibentuk. Hal ini berpengaruh pada pola koordinasi dan anggaran terkait isue PRB dan API. keempat, Proses perencanaan pembangunan telah melibatkan masyarakat meskipun banyak masukan masyarakat belum semuanya dapat terakomodir pemerintah.

Dengan kondisi seperti ini maka perlu dilakukan sosialisasi pemahaman API dan PRB dalam setiap kesempatan , dengan terlebih dahulu memperkuat semua pengambil kebijakan maupun penganggaran . Dengan demikian maka , secara sistimatis terjadi peningkatan pemahaman masyarakat dan pemda terkait API dan PRB sehingga dapat terlihat jelas dalam setiap perencanaan dan penganggaran di setiap dinas / badan/orgasnisasi dalam lingkup kabupaten Kupang .

1WWW.kabupatenkupang @.go.id