membangun ketahanan Pangan berbasis masyarakat

BAHAN BACAAN :

MEMBANGUN KETAHANAN PANGAN NTT BERBASIS MASYARAKAT

” Masa jabatan presiden sampai dengan kepala desa akan ada masa akhirnya. Masa ” jabatan ” petani tidak akan pernah berakhir, masa itu akan berakhir bila kebijakan yang dibuat hari ini menuai bencana di hari esok” (Petrus almet,masyarakat  Desa Ajobaki-Kec.Mollo Utara)

saya sengaja meyitir pendapat dari dari salah seorang warga masyarakat diatas untuk menunjukkan kepada kita ,bahwa setiap kebijakan yang dibuat hari ini,dampaknya akan dirasakan masyarakat hari esok. Untuk itu, apapun kebijakan yang kita buat pada saat masih memegang jabatan haruslah memprediksi kedepan dampak yang akan di timbulkan dimasa mendatang.semua jabatan yang disandang akan berakhir ,tetapi penghidupan masyarakat akan terus berlanjut sampai dengan diwariskan kepada anak-cucu.

Ketika kita duduk dan berdiskusi tentang ketahanan pangan di tempat ini,banyak masyarakat kita  di desa-desa sedang mengalami kekeringan yang berbuntut pada gagal panen. Ada yang sedang berjuang keras mengatasi kekurangan makanan dengan melakukan kegiatan apa saja untuk memenuhi kebutuhan pangan . sementara di kota masyarakat berjuang keras mempertahankan sumber penghidupan mereka yang di gusur akibat kebijakan atas nama pembangunan dan juga upah buruh yang tidak adil.

Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan dana – dana yang dikucurkan setiap tahun  atas nama kesejahteraan rakyat. Semua ini telah bermuara pada busung lapar, rawan pangan, diare, demam berdarah dan masih banyak lagi kejadian yang merenggut nyawa penerus bangsa  di bumi Flobamorata  di usia kemerdekaan Bangsa Indonesia  60 tahun.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

PERMASALAHAN PANGAN

 NTT identik dengan kekeringan dan kelaparan. Tiap tahun ada saja persoalan yang muncul terkait kekeringan dan kelaparan serta dampaknya. Gagal panen, gagal tanam, kurang pangan, kurang air bersih dan berbagai dampak lainnya bagaikan agenda tahunan rakyat NTT. Belakangan ini kita kembali mendengar peristiwa busung lapar, diare,demam berdarah, yang melanda beberapa wilayah NTT. Ada apa dengan Mu  NTT? Mengapa setiap tahun mengalami hal yang sama: kering dan lapar? Kita seolah berjalan tanpa arah, tanpa rencana, tanpa tujuan, tanpa nahkoda sehingga selalu terantuk pada batu yang sama. Apakah memang keterberian alam mengharuskan masyarakat NTT berpasrah?

Menurut pendataan  yang di lakukan Forum Kesiapan dan Penanganan Bencana (FKPB) melalui investigasi, diskusi kampung,liputan media,penelitian dan analisis sejak tahun 1980 – 2004 menunujukkan  bahwa sekitar 80 % persen kejadian yang pernah dialami oleh  masyarakat NTT adalah rawan pangan dengan pola periodik dan berlangsung secara perlahan-lahan. Belum lagi ditambah bencana –bencana yang dialami yang menimbulkan kekurangan makanan.

Kalau kita menelusuri sejarah  kekeringan di NTT, kondisi ini  telah berlangsung lama,jauh sebelum Indonesia merdeka. Lihat tabel:

Tahun-tahun  El nino yang diakui secara Internasional	Tahun – tahun kekringan di NTT
1905 - 1906	1902
1911 -1912	1905
1918 -1919	1912
1939 – 1941	1940 -1941
	1944
	1948 -1949
	1951
	1954
	1961
	1963
1965 -1966	1965
	1967
	1969
1972	1972
1977 – 1978	1977
1982 – 1983	1982 -1983
1991	1991
1994	1994
1997 - 1998	1997 - 1998

Sumber : Derek Holmes,Konsultan Bank Dunis berdasarkan pantauan lapangan dan satelit

Dari tabel diatas, terlihat bahwa kekeringan bukan sebuah hal baru dalam masyarakat NTT. Kekeringan sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, sehingga dari pengalaman itu masyarakat sudah mempunyai strategi tersendiri dalam menyikapi perubahan yang terjadi.

Petani dan Ketahanan Pangan

Bicara mengenai kekeringan dan dampaknya paling kurang mengantarkan kita pada masalah pertanian dan petani. Sistem penghidupan kelompok masyarakat inilah yang secara langsung merasakan pengaruh kekeringan (kemarau panjang). Dan, bila berbicara mengenai petani/pertanian – kekeringan – ketersediaan pangan maka kita akan bicara mengenai ketahanan pangan. Sebaliknya, pada inti atom terkecil dari ketahanan pangan itu berdiri tegak petani/pertanian dan menjadi pondasi bagi molekul sistem penghidupan lain.  Tidak diperhatikan dan diberdayakannya petani membuat ketahanan pangan kita semakin hari berjalan menuju ke kerapuhan. Sehingga, pertanyaan paling tepat yang harus muncul dari berbagai fenomena dampak kekeringan (busung lapar dll) NTT akhir-akhir ini adalah: Sampai sejauh mana ketahanan pangan petani NTT?

Penanganan dan penyelesaian masalah ketahanan pangan sangat bergantung pada cara pandang dan pemahaman tentang masalah ketahanan  pangan itu sendiri. Banyak orang memahami masalah ketahanan pangan sebagai masalah klasik, hanya terkait keterberian alam. Tidak heran, dengan berbagai keterbatasan alam NTT, keidentikan NTT dan kekeringan (selanjutnya ketidakamanan pangan) dianggap hal wajar. Padahal, masalah ketahanan pangan bukan cuma masalah natural belaka, tetapi  masalah struktural, mecakup seluruh tatanan penghidupan masyarakat, yang mencerminkan kemampuan masyarakat (petani) menghasilkan makanan. Ketahanan pangan, karena itu, bergantung pada kemampuan seseorang menghasilkan sesuatu (termasuk makanan) dan/atau menukarkan sesuatu yang dihasilkannya tersebut dengan kebutuhan lain (termasuk makanan).

Strategi  umum peningkatan ketahanan pangan

Amartya Sen, dalam teori entitlements-nya, membagi kemampuan tersebut menjadi: basis produksi, basis tenaga kerja, basis dagang (termasuk barter), basis hibah (warisan, transfer, dll.). Keempat jenis basis kemampuan tersebut dapat menjadi kemampuan menghasilkan makanan melalui sebuah proses pertukaran (exchange entitlements), yang terbentuk atas kesempatan berproduksi dan kesempatan menukarkan sumber daya atau produk. Setiap kelompok masyarakat biasanya bersandar pada salah satu basis. Bersandarnya masyarakat pada salah satu basis produksi ini mengadaikan penguasaan terhadap prasyarat-prasyaratnya. Basis produksi mengandaikan penguasaan terhadap bibit, tanah, kemampuan membaca alam dll; basis tenaga kerja mengandaikan penguasaan terhadap upah yang layak; basis dagang mengandaikan penguasaan terhadap harga dll; basis hibah mengandaikan penguasaan terhadap relasi sosial. Dalam perkembangan, suatu kelompok masyarakat bisa beralih dari satu basis ke basis lain. Atau bisa juga, peralihan ke salah satu basis itu sebagai upaya penyesuaian menghadapi ancaman. Keamanan peralihan itu mengandaikan penguasaan terhadap prasyarat basis peralihan. Sedangkan, ancaman-ancaman terhadap ketahanan pangan dipahami sebagai ancaman-ancaman terhadap proses pertukaran berbagai basis kepemilikan tersebut dengan kebutuhan hidup, termasuk makanan. Gagal panen (ancaman terhadap basis produksi), kehilangan pekerjaan atau penurunan upah (ancaman terhadap basis tenaga kerja), inflasi atau fluktuasi harga barang – baik yang dijual maupun dibeli (ancaman terhadap basis dagang), rusaknya hubungan sosial, tidak berfungsinya sistem perlindungan sosial (ancaman terhadap basis hibah/transfer/warisan). Dan untuk menghadapi berbagai ancaman terhadap basis kemampuannya, masyarakat petani biasanya memiliki mekanisme penyesuaian; baik itu penyesuaian jangka pendek (copyng mechanism) maupun jangka panjang (adaptation strategy).

Di manakah tempat petani NTT? Pada umumnya petani NTT berada pada basis produksi sendiri. Dengan demikian, petani NTT harus menguasai berbagai prasyarat basis produksi seperti bibit, tanah, informasi mengenai perubahan iklim dsbnya. Hanya sayangnya, selama ini, berbagai kebijakan menyebabkan masyarakat petani NTT menjauh dari penguasaan prasyarat-prasyarat tersebut. Bibit misalnya, kalau dulu masyarakat mengandalkan bibit lokal yang andal tapi sekarang – dalam perkembangannya – telah diracuni berbagai macam bibit luar hasil rekayasa teknologi yang bukan saja tidak andal tapi juga merusak lingkungan. Atau penguasaan prasyarat atas tanah. Tak perlu dipungkiri, berbagai kebijakan (kehutanan dsbnya) menyebabkan banyak petani NTT kehilangan hak atas tanah. Dan itu artinya, petani kita berdiri dengan posisi rapuh.

Di pihak lain, berbagai kemajuan telah mengantar masyarakat petani NTT dalam posisi peralihan basis yang serba tidak jelas. Kalau dulu masyarakat mengandalkan produksi sendiri berarti konsumsi dari produksi itu, tapi saat ini, perubahan pola konsumsi menjadikan rantai pemenuhan kebutuhan lebih panjang. Dahulu, makanan orang NTT adalah jagung dan ubi. Sekarang, beras menjadi bahan makanan utama. Itu berarti setelah memproduksi jagung (atau bahan komoditi lokal lainnya), masyarakat harus menjualnya untuk mendapatkan beras. Kerumitan yang muncul adalah masyarakat tidak memiliki kontrol terhadap harga (basis dagang). Banyak kasus menunjukkan harga komoditi lokal rakyat berada level harga yang sangat rendah dibanding bahan konsumsi luar semisal beras, minyak goreng dsbnya.

Pergeseran Pola Respon Masyarakat Petani NTT

Selain berbagai pergeseran akibat kebijakan (dan perkembangan lain) yang berdampak pada menjauh masyarakat atas penguasaan prasyarat-prasyarat basis kemampuan, hal menarik lainnya adalah terjadi perubahan pola respon masyarakat. Dulu, menghadapi berbagai ancaman terhadap basis produksi, masyarakat petani biasanya mengandalkan hutan/alam. Di Timor Barat misalnya, menghadapi ancaman gagal panen, masyarakat biasanya melakukan strategi penyesuaian dengan masuk hutan – mencari makan alternatif seperti gewang/putak. Namun sayangnya, akhir-akhir ini telah terjadi pergeseran pola strategi. Masyarakat tidak lagi mengandalkan alam/hutan. Pasar menjadi tumpuan harapan mereka. Padahal, dalam kenyataannya, masyarakat petani tidak memiliki akses dan kontrol terhadap pasar.

Rakyat Membutuhkan Intervensi Secara Cepat, Tepat, dan Berkelanjutan

Berbagai peristiwa kekeringan dan dampaknya (busung lapar) seakan-akan mengamini bahwa lumbung pangan masyarakat (petani) NTT saat ini berada pada titik rapuh. Dengan demikian, intervensi bantuan, mau tidak mau, harus dilakukan. Tetapi pertanyaannya adalah: apa jenis dan bagaimana cara intervensi bantuan itu? Sebab, jangan sampai, intervensi yang dilakukan bukan menyelesaikan masalah tetapi malah membuka ruang bagi terciptanya masalah baru.

Berdasarkan sketsa kasar kondisi masyarakat petani NTT di atas, saat ini posisi masyarakat tepat berada di antara peralihan dari basis produksi ke basis dagang. Peralihan ini berjalan wajar bila masyarakat menguasai akses dan kontrol prasyarat-prasyarat basis peralihan tersebut. Jika masyarakat sendiri belum mampu menguasai prasyarat itu maka pihak luar (terutama pemerintah) memiliki tanggung jawab moril memberikan kemungkinan jaminan penguasaan prasyarat tersebut tanpa mengurangi atau menghilangkan kapasitas masyarakat (keberlanjutan). Contoh kecil, saat ini masyarakat membutuhkan penguasaan akses dan kontrol terhadap harga pasar. Harga komoditi lokal paling kurang harus pada level seimbang dengan komoditi luar. Jika memang harga semata-mata ditentukan oleh permintaan dan penawaran maka intervensi yang mungkin dilakukan adalah mendistorsi dan memperpendek rantai pasar. Dengan sendirinya, kita telah membuka akses masyarakat (meningkatkan daya beli) mendapatkan makanan,

Penutup

Karena itu, sudah saatnya kita memahami ketahanan pangan bukan hanya pada ketersediaan makanan (availibility), tetapi terutama bergantung pada kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan makanan (access). Kedua hal ini (availibility dan access) merupakan hal kunci dalam menjamin ketahanan pangan dan yang perlu diperhatikan dalam memahami krisis pangan dan kelaparan – termasuk mengatasi kemungkinan berulangnya busung lapar dengan melakukan Diversifikasi usaha dengan menghargai prasyarat  - prasyarat kemampuan masyarakat seperti Tanah,bibit,upah,pasar dan juga menghargai diversifikasi pangan.