sosialisasi forum PRB NTT

KUPANG, TIMEX - Guna mengurangi terjadinya bencana alam di NTT, maka salah satu program kerja yang dilakukan Handicap Internasional Cabang Kupang menggelar dialog interaktif bersama wartawan media cetak dan elektronik.Adapun program utama yang nanti digelar yakni pengurangan risiko bencana (PRB) terutama di sekolah. Mitra kerja yang dilibatkan dalam dialog interaktif, Jumat (31/8) di aula restoran Nelayan yakni Ketua Komisi B DPRD Provinsi NTT, Emilia Nomleni, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT, Tini Thadeus, DRR Manajer Handicap Internasional Cabang Kupang, Johanis Pakereng, Ketua Tim Sembilan Forum PRB sekaligus Direktur Perkumpulan Masyarakat Penanggulangan Bencana (PMPB) NTT, Yus Nakmofa, Kepala Seksi Pendidikan Inklusi, Dinas PPO Provinsi NTT, Sunarto, Ketua PMI Provinsi NTT, Guido Fulbertus serta Direktur LSM Permata Kupang, Paulus Manek. Ketua PMI Provinsi NTT, Guido Fulbertus menjelaskan, PMI dalam melakukan tugasnya selalu melakukan sosialisasi penanggulangan bencana, penanganan kondisi saat bencana dan pasca bencana. Karena itu, PMI NTT sudah beberapa kali melakukan sosialisasi penanggulangan bencana.Sosialisasi dilakukan atas kerja sama dengan PMI Belanda untuk beberapa daerah di NTT seperti Alor, Sikka dan Lembata."Sosialisasi penanggulangan bencana sejak dini itu dilakukan agar masyarakat bisa tanggap dalam mengatasi bencana. PMI juga punya sekolah siaga bencana yang dilakukan atas kerja sama dengan Handicap Internaisonal," jelasnya.Menurut dia, NTT sering dinamakan taman mini bencana karena memang ada beberapa bencana yang sering terjadi di NTT.Kepala BPBD NTT, Tini Thadeus mengatakan, daerah NTT sering dilanda beberapa bencana mulai dari banjir bandang, gunung meletus, kekeringan hingga tanah longsor dan kebakaran. Karena itu, forum PRB yang ada sangat penting untuk dibentuk sekaligus untuk memberikan masukan kepada seluruh masyarakat NTT akan adanya upaya penanggulangan bencana sejak dini."Saya menyambut baik forum ini karena sangat mendukung sekali. Kami juga akan bekerja dengan baik selain adanya dukungan dari beberapa LSM lain termasuk dari multi pihak lain, ungkapnya.Diakui, pekerjaan-pekerjaan lainnya seperti pembentukan forum juga sudah dimandatkan dalam undang-undang yang harus ditindaklanjuti. Kepala Seksi Pendidikan Inklusi, Dinas PPO Provinsi NTT, Sunarto pada kesempatan itu menjelaskan, selama ini memang ada anak-anak yang bersekolah di SLB tetapi ada juga yang bersekolah di sekolah yang biasa. Umumnya, fasilitas bangunan yang kurang bagus sering memicu adanya bencana yang berdampak pada jatuhnya korban. Namun demikian, Dinas PPO NTT sangat mendukung pembentukan forum PRB."Diharapkan agar forum PRB yang dibentuk ini bisa mengakomodir semua kebutuhan-kebutuhan khusus termasuk pada penanggulangan bencana. Anak-anak dan guru harus dilatih untuk bisa menanggulangi bencana sejak dini," katanya.Direktur LSM Permata Kupang, Paulus Manek menjelaskan, penyandang fisibilitas (orang yang punya kebutuhan khusus) juga harus diberikan pemahaman akan pentingnya penanggulangan dini terhadap bencana. Karena itu, dengan keterlibatan para fisibilitas, maka mereka bisa dibekali dengan pengetahuan penanganan bencana. "Ada banyak hal yang terjadi dengan adanya bencana sehingga isu bencana harus bisa diangkat sekaligus para penyandang fisibilitas agar berbuat sesuatu guna penyelamatan diri saat bencana," kata Paulus.Ketua Komisi B DPRD Provinsi NTT, Emilia Nomleni menjelaskan, sejak forum PRB dibentuk sudah menjadi komitmen bersama karena diatur dalam Perda Nomor 16/2008 tentang Penanggulangan Bencana.Hal itu dilakukan sejak awal atau pra bencana, masa bencana dan masa setelah bencana. "Pemahaman akan bencana sejak dini harus dilakukan sehingga jika terjadi bencana, maka ada upaya pencegahan. Penanggulangan terhadap bencana juga dikategorikan sesuai kelompoknya dan diatur sesuai tupoksi masing-masing SKPD atau LSM," ujar Emilia.Diakui, selama ini DPRD Provinsi NTT selalu mengalokasikan anggaran untuk bencana. Akan tetapi, jika perencanaannya sesuai kenyataan atau fakta, maka anggaran yang diajukan akan ditindaklanjuti dengan baik oleh DPRD Provinsi NTT. (mg10/ays)