Rapat Koordinasi FKDM Tingkat Kabupaten

Rapat kerja  bersama Forum Kewapadaan Dini  Masyarakat (FKDM) Provinsi NTT dan Kabupaten Sikka,Lembata dan Kabupaten Flores Timur berlangsung  tanggal 10 Juli 2013. Rapat kerja ini bertujuan mewujudkan Visi dan misi dengan cara deteksi dini Ancaman, Tantangan, Hambatan dan gangguan  dengan mendorong FKDM sebagai wadah untuk menjaga dan memelihara ketertiban umum.

Kegiatan yang berlangsung  di Hotel Tresna Larantuka , di buka oleh Sekda Kabupaten Flore Timur  Anton Matutina ,BA.SH mewakili Gubernur NTT. 

Sekda Flores Timur, Ketika membuka kegiatan  Rapat Kerja FKDM

 Dalam sambutan  Gubernur NTT yang dibacakan oleh Sekda Flores TImur, menekankan  pentingnya evaluasi berjenjang untuk menyusun program yang bersinergi dengan program pembangunan Provinsi dan Kabupaten. selain itu Gubernur mengharapkan agar lewat forum ini terbangun sinergi secara berjenjang mulai dari desa hingga provinsi  dalam mendeteksi secara dini  ancaman hambatan , tantangan dan gangguan yang timbul.

Rapat kerja dihadiri  oleh 50 orang peserta yang terdiri dari unsur FKDM Provinsi 5 Orang, FKDM SIKKA,Lembata  dan FKDM Flotim masing - masing 10 Orang, serta unsur SKPD Flotim sebanyak 15 orang, dengan sumber pembiayaan dari DIPA KesbangPol dan Linmas  NTT tahun 2013.

Peserta Raker FKDM sedang mendengarkan Pemaparan Materi

Nara sumber yang tampil membawakan materi  berasal dari KesbangPol dan Linmas NTT dengan materi  Wawasan kebangsaan dan cinta tanah air dalam bela negara, Peranan  dan Tugas Polres Flores Timur  dalam dalam memberantas Perjudian,Prostitusi dan  Miras. selaian itu  Julius Nakmofa Dari FKDm NTT membawakan materi tentang  membangun Jejaring dalam FKDM.

pemaparan materi oleh salah satu Nara sumber 

Setelah presentasi dari para nara sumber,  dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang mendiskusikan tentang strategi mengeliminir penyakit masyarakat dan strategi  pemberdayaan peningkatan kapasitas FKDM.

Kegiatan di tutup pada pukul  16.00, dengan melahirkan rekomendasi  - rekomendasi  sebagai berikut, pertama, Perlu ada payung hukum untuk memberantas penyakit masyarakat,  Perlu membangun kemitraan multipihak  untuk memperkuat FKDM. Kedua, Merevisi kembali struktur  FKDM karena banyak anggota yang tidak aktif lagi dan ketiga,  Pemerintah daerah perlu mendukung kegiatan FKDM dengan dukungan dana.